Malaysia telah menahan hampir 100 warga Muslim dalam penggerebekan pada Hari Valentine, kata para pejabat pada Selasa (15/2/2011), setelah pihak berwenang Islam mengingatkan perayaan tersebut mendorong "kegiatan tidak senonoh".
Penggerebekan dilakukan di seantero ibu kota dan pusat negara bagian Selangor, menemukan 96 orang ditahan karena "khalwat" atau "jarak dekat" berdasarkan peraturan Islam yang melarang berduaan seorang Muslim bersama lawan jenis selain pasangan nikahnya.
Penahanan massal itu dilakukan setelah sejumlah kelompok agama di negara mayoritas Muslim melarang terhadap "tindakan tidak bermoral" selama Hari Valentine, menyebutkan mereka ingin mengampanyekan gaya hidup bebas dosa.
Di Kuala Lumpur, petugas pengawas agama menggerebek hotel murah dan taman umum sejak sebelum Hari Valentine, yang setiap tahun diperingati pada 14 Februari, menahan 16 Muslim, kebanyakan remaja, kata juru bicara Departemen Urusan Islam Wilayah Federal kepada AFP.
"Operasi tersebut merupakan bagian dari penggerebekan berkala agar mencegah `khalwat`," kata Asmawi Umar, menambahkan para remaja membayar 50 ringgit (sekitar Rp150.000) untuk kamar hotel selama dua jam.
Di Selangor, penggerebekkan dilakukan antara tengah malam hingga pukul 6 pagi pada Hari Valentine dan menahan 80 Muslim, menurut laporan media, mengutip dari pernyataan petugas urusan agama.
Mereka akan menghadapi hukuman hingga dua tahun penjara dan denda bila didakwa berdasarkan hukum syariah Islam.
Berdasarkan sistem hukum berjalur ganda Malaysia pengadilan syariah dapat mengadili atas pelanggaran agama dan moral. Lebih dari 60 persen dari 28 juta penduduk Malaysia merupakan Muslim Melayu.
Pihak berwenang keagamaan pekan lalu meluncurkan kampanye bernama "Mind the Valentine`s Day trap" atau "Waspadai Jebakan Hari Valentine" guna mengutuk perayaan tersebut dan mengatakan mereka akan menolak segala hal yang berlawanan dengan ajaran Islam.
"Pada kenyataannya, baik secara historis pun, perayaan Hari Valentine disamakan dengan kegiatan tidak senonoh," kata Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz, kepala dari Departemen Pengembangan Islam Malaysia yang bertanggung jawab atas kebijakan Islami negeri jiran tersebut.
Namun kelompok pembela hak asasi manusia sebelumnya telah mengatakan penggerebekan moral itu merusak citra Malaysia sebagai negara Muslim moderat dan progresif. (Nis/At)
